Musyawarah Perdes Perdana Desa Panjaratan: Warga Antusias Dorong Aturan Tegas dan Pengelolaan Desa yang Transparan
Inews Pelaihari- Suasana pagi di Aula Sanggar Seni Desa Panjaratan, RT 06/02 Kecamatan Pelaihari, terasa hidup dan penuh semangat pada Jumat (24 Oktober 2025). Sejak pukul 09.00 WITA, warga sudah mulai berdatangan—mulai dari tokoh masyarakat, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga para pemuda dan perwakilan kelompok tani. Hari itu menjadi momen bersejarah bagi Desa Panjaratan karena untuk pertama kalinya mereka menggelar Musyawarah Rancangan Peraturan Desa (Perdes) secara terbuka.
Musyawarah yang diinisiasi oleh BPD ini menjadi wadah penting bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan gagasan demi membentuk dasar hukum yang lebih jelas dalam tata kelola desa. Topik yang dibahas mencakup berbagai sektor kehidupan warga, mulai dari pengawasan pembangunan, kelestarian lingkungan, pertanian, perikanan, hingga pengembangan pariwisata lokal.
Warga Ingin BPD Lebih Tegas Awasi Dana dan Proyek Desa
Dalam suasana rapat yang hangat dan penuh keterbukaan, muncul berbagai pandangan tajam dan membangun. Salah satu tokoh masyarakat, Jumairi, menyampaikan pentingnya pengawasan yang lebih serius terhadap setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan dana desa.
“Untuk BPD, pengawasannya harus lebih dipertajam lagi. Lihat dengan cermat proyek-proyek desa, apakah sudah sesuai rencana atau belum. Kalau kualitasnya tidak bagus, ya ganti saja tim pekerjanya,” tegas Jumairi disambut anggukan para peserta.
Pandangan tersebut mendapat dukungan dari sejumlah warga lain yang juga menginginkan adanya transparansi dan ketegasan dalam pelaksanaan program pembangunan, agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Baca Juga : Pawai Santri di Pelaihari Jadi Magnet Warga, Jalanan Dipenuhi Sorak dan Doa
Tokoh Pemuda Tegaskan Pentingnya Aturan Perlindungan Lingkungan
Sesi berikutnya membahas sektor pariwisata dan lingkungan. Seorang pendamping desa sempat menyinggung minimnya promosi wisata di Panjaratan. Namun pandangan itu langsung ditanggapi oleh Asmani, Ketua Karang Taruna sekaligus pengurus Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Panjaratan yang dikenal aktif dalam pengembangan wisata susur sungai.
“Pokdarwis Panjaratan selalu aktif mempromosikan wisata lokal. Wisata susur sungai yang kami kembangkan ini bukan wisata umum, tapi wisata minat khusus dan edukatif. Jadi pendekatannya berbeda,” jelas Asmani dengan tegas.
Asmani juga mengusulkan agar pemerintah desa segera membuat Peraturan Desa tentang Perlindungan Alam, terutama untuk mencegah penebangan liar di sekitar sungai.
“Saya usulkan dibuat Perdes yang melarang menebang pohon dalam radius 200 meter dari bibir sungai. Ini penting agar alam kita tetap lestari dan tidak rusak,” ujarnya lantang.
Sorotan untuk Sektor Pertanian dan Perikanan
Tak hanya fokus pada lingkungan, Asmani juga menyinggung masalah pertanian dan perikanan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi warga.
“Untuk pertanian, jangan ada pohon besar yang ditanam di tanggul sawah karena itu menghambat aktivitas warga. Begitu juga sektor perikanan, perlu Perdes khusus agar pengelolaannya lebih terarah,” tambahnya.
Gagasan tersebut disambut baik oleh warga, terutama para petani dan nelayan ikan air tawar, yang menilai pentingnya regulasi agar hasil panen dan tangkapan mereka bisa lebih maksimal.
Usulan Infrastruktur: Jalan Pertanian Tembus ke Guntung Besar
Sementara itu, Nor’ani, salah satu tokoh agama di Panjaratan, mengangkat isu infrastruktur yang dinilai sangat penting bagi mobilitas warga desa.
“Kami berharap jalan pertanian bisa diperpanjang hingga tembus ke Desa Guntung Besar. Itu akan membantu petani dalam mengangkut hasil panen dan memperlancar kegiatan ekonomi,” ungkapnya.
Usulan tersebut mendapat perhatian dari pihak BPD dan pemerintah desa yang berjanji akan meninjau kondisi lapangan serta mengupayakan penganggaran ke depan.
Rapat Lanjutan Sudah Dijadwalkan
Menjelang akhir musyawarah, Jamilah, anggota BPD Desa Panjaratan, menyampaikan bahwa hasil rapat kali ini baru merupakan tahap awal. Seluruh usulan dan masukan warga akan dibahas lebih rinci pada rapat lanjutan yang dijadwalkan pada 24 November 2025.
“Semua masukan sudah kami catat. Nanti akan kita bahas lebih detail bersama perangkat desa dan perwakilan masyarakat,” ujar Jamilah.
Warga Nilai Musyawarah Ini sebagai Langkah Demokrasi Nyata
Sementara itu, Helman Zainuri, Ketua RT 05, menilai kegiatan ini sebagai contoh nyata penerapan demokrasi di tingkat akar rumput.
“Perdes itu penting. Setiap desa harus punya aturan sendiri yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter wilayahnya. Dengan adanya Perdes, masyarakat bisa lebih paham dan taat aturan,” tuturnya.
Ia juga mengapresiasi semangat para peserta yang tetap antusias hingga akhir rapat, meskipun pembahasan berlangsung cukup panjang.
“Beberapa poin sudah kita catat, dan rapat berikutnya diharapkan bisa lebih fokus membahas detail usulan yang sudah disepakati,” pungkasnya.
Simbol Kesadaran Baru Warga Desa
Musyawarah Perdes pertama di Desa Panjaratan bukan hanya soal membentuk aturan, tetapi juga mencerminkan kesadaran kolektif warga terhadap pentingnya tata kelola desa yang terbuka, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Dari soal sungai hingga sawah, dari wisata hingga jalan pertanian, semua ide yang muncul menggambarkan semangat baru warga Panjaratan — semangat untuk membangun desa yang tertib, lestari, dan berpihak pada kesejahteraan bersama.
